Antrean kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kini menjadi masalah serius, dengan panjang antrean mencapai lebih dari 30 kilometer. Situasi ini disebabkan oleh penurunan drastis jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk, Bali, menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. Dengan hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi dari sebelumnya 15 kapal, ribuan kendaraan, terutama truk bertonase berat, terpaksa antre berjam-jam untuk bisa menyeberang.
Latar Belakang
Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi pemicu evaluasi keselamatan yang ketat dari otoritas pelayaran. Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan, terutama untuk truk yang memiliki panjang lebih dari tiga sumbu. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran, namun dampaknya sangat terasa bagi arus logistik.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menyampaikan bahwa kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang bukan berada dalam kendali langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang,” ujarnya. Meskipun begitu, Pemprov Jatim tetap mengambil langkah aktif karena dampak dari antrean ini sangat terasa di wilayah Banyuwangi.
Permintaan Penambahan Kapal
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengirim surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI, meminta penambahan kapal dengan kapasitas besar untuk mengurai antrean di Pelabuhan Ketapang. Dalam surat tersebut, Gubernur mengusulkan agar tambahan kapal berkapasitas besar dapat melayani dermaga LCM (Landing Craft Machine) di Pelabuhan Ketapang. “Surat dari Ibu Gubernur kepada Menteri Perhubungan meminta adanya tambahan kapal berkapasitas besar,” jelas Nyono.
Permintaan ini muncul setelah evaluasi keselamatan yang menyebabkan penurunan kapasitas angkut kapal. Dari 15 kapal yang sebelumnya beroperasi, kini hanya enam yang diizinkan beroperasi, dan kapasitas angkut tiap kapal pun berkurang drastis. Nyono menegaskan bahwa situasi ini jelas menyebabkan antrean panjang yang tidak bisa dihindari.
Upaya Pengaktifan Pelabuhan Alternatif
Sebagai langkah tambahan, pemerintah provinsi mendorong pengaktifan pelabuhan alternatif, seperti Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk membantu menampung beban penyeberangan yang kini terpusat di Ketapang. Namun, langkah ini juga memerlukan keputusan dari pemerintah pusat. “Kami tahu ini bukan kewenangan kami, tetapi kami tidak tinggal diam. Ini menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur,” ujar Nyono.
Pihak Dinas Perhubungan Jatim juga telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur. “Kami sudah komunikasikan secara intens, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” tambahnya.
Dampak Antrean Terhadap Arus Logistik
Kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang bukan hanya masalah waktu dan kenyamanan, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas harga dan pasokan barang. Jalur penyeberangan ini merupakan urat nadi penghubung logistik antara Pulau Jawa dan Bali. Tersendatnya arus barang dapat menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan pasokan, yang pada gilirannya akan berdampak pada masyarakat.
Seorang pengemudi truk bernama Slamet mengungkapkan keluhannya. “Saya sudah antre sejak dua hari lalu. Dari Pasuruan bawa sayur untuk Bali. Tapi sampai sekarang belum bisa nyeberang. Sayur bisa rusak kalau terlalu lama,” ungkapnya. Kondisi ini menambah tekanan pada para pengemudi dan perusahaan logistik yang bergantung pada kelancaran arus barang.
Harapan untuk Solusi Cepat
Dengan tekanan dari daerah dan dorongan dari berbagai pihak, publik kini berharap langkah cepat dari pemerintah pusat dalam mengatasi hambatan vital di jalur penyeberangan strategis ini. Solusi yang diharapkan adalah penambahan kapal untuk mengurai antrean dan mempercepat proses penyeberangan, serta memastikan bahwa keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama.
Gubernur Khofifah dan pihak terkait di Pemprov Jatim terus berusaha untuk menyoroti pentingnya masalah ini, dan diharapkan ada respons yang cepat dan efektif dari pemerintah pusat. Harapan utama masyarakat adalah agar antrean di Ketapang segera terurai dan aktivitas penyeberangan kembali normal, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan pelayaran.
Kesimpulan
Antrean kendaraan logistik yang mengular di Pelabuhan Ketapang merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari semua pihak terkait. Meskipun evaluasi keselamatan kapal sangat penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan, langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari pembatasan ini harus segera diambil. Penambahan kapal, pengaktifan pelabuhan alternatif, dan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pusat adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kelancaran arus logistik dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada jalur penyeberangan ini.
Dengan kolaborasi yang baik dan perhatian serius terhadap masalah ini, diharapkan solusi yang efektif dapat segera ditemukan, sehingga arus barang antara Pulau Jawa dan Bali dapat berjalan dengan lancar dan aman.