Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian publik, terutama ketika melibatkan nama-nama besar yang memiliki pengaruh signifikan. Salah satu kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah kasus Riza Chalid, seorang tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara tahun 2018 hingga 2023. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, baru-baru ini mengumumkan langkah-langkah yang diambil pemerintah terkait keberadaan Riza Chalid, yang diyakini kini berada di Malaysia.
Pencabutan Paspor Riza Chalid
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Imigrasi Malang, Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut paspor milik Riza Chalid. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 29 Juli 2025, menandakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kasus ini. “Paspornya sudah kami cabut,” ujar Agus, menekankan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan tersangka tersebut.
Riza Chalid diketahui telah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025. Menurut data perlintasan orang yang tercatat dalam sistem aplikasi V4.0.4 Imigrasi RI, keberadaannya kini terdeteksi di Malaysia. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pihak berwenang dalam usaha untuk membawa pulang Riza Chalid ke Indonesia.
Upaya Pemulangan Tersangka
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memudahkan proses pemulangan Riza Chalid. Agus Andrianto menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan otoritas terkait di Malaysia, berharap akan ada niat baik dari pemerintah negara tersebut untuk membantu pengembalian Riza Chalid. “Kami sedang bekerja sama dengan teman-teman di sana, dan mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Chalid yang saat ini berada di sana,” ucap Agus.
Ketidakhadiran Riza Chalid dalam Panggilan Kejaksaan
Kejaksaan Agung juga turut memberikan update mengenai perkembangan kasus ini. Pada tanggal 29 Juli 2025, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Agung Anang Supriatna, menyampaikan bahwa Riza Chalid telah mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Hal ini tentunya menambah kompleksitas dalam proses penyidikan terhadapnya.
Sebagai langkah lanjutan, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Chalid. Kejaksaan Agung telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melacak keberadaan Riza, yang hingga saat ini diyakini masih berada di Malaysia.
Latar Belakang Kasus Korupsi
Riza Chalid adalah beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, dan ia merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah. Kasus ini mencuat setelah adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola yang dilakukan oleh PT Pertamina dan kontraktornya dalam periode 2018 hingga 2023. Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di sektor energi, yang sangat vital untuk perekonomian Indonesia.
Penutup
Kasus Riza Chalid menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah berusaha menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Dengan langkah pencabutan paspor dan upaya untuk membawa pulang tersangka, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tidak membiarkan pelanggaran hukum lolos dari sanksi. Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam menangani kasus ini, terutama dalam hal pemulangan tersangka yang berada di luar negeri.
Melalui peristiwa ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk mencapai keadilan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.