Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia baru-baru ini membantah adanya rencana untuk memungut pajak dari uang yang diterima dalam amplop saat acara kondangan atau hajatan. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, yang menganggap bahwa isu tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman tentang prinsip-prinsip perpajakan.
Menurut Rosmauli, pernyataan yang beredar terkait pajak amplop kondangan berasal dari sebuah kekeliruan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. “Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP atau pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/7).
Prinsip Perpajakan di Indonesia
Meskipun demikian, Rosmauli menekankan bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh individu memang dapat menjadi objek pajak, yang mencakup hadiah atau pemberian uang. Namun, dia juga menegaskan bahwa penerapan aturan pajak ini tidak berlaku untuk semua jenis pemberian. Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka uang yang diterima dalam amplop kondangan tidak akan dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP.
“Pemberian yang bersifat pribadi dan tidak rutin, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak. Dalam hal ini, DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak ada rencana untuk itu,” tambah Rosmauli.
Self-Assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang berarti bahwa setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan demikian, meskipun amplop kondangan atau hadiah lainnya dapat menjadi objek pajak, penerima uang tersebut hanya perlu melaporkan jika jumlahnya memenuhi ambang batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Rosmauli juga menegaskan bahwa DJP tidak melakukan pemungutan pajak langsung di lokasi acara seperti kondangan atau hajatan. Hal ini untuk menghindari kebingungannya masyarakat terkait dengan kesalahan interpretasi yang beredar.
Tanggapan terhadap Pernyataan Anggota DPR RI
Isu tentang pajak amplop kondangan pertama kali muncul setelah pernyataan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang mengungkapkan bahwa ia mendengar isu tentang kemungkinan pemerintah memajaki uang yang diterima dalam amplop kondangan. Anam, yang juga merupakan anggota PDI Perjuangan, mengaitkan kabar tersebut dengan hilangnya sumber penerimaan negara dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Anam, kehilangan dividen dari BUMN yang dikelola penuh oleh Danantara mengharuskan pemerintah mencari cara untuk menutupi defisit negara, dan salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan pajak pada amplop kondangan.
“Pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit, maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin,” kata Mufti dalam rapat kerja dengan pemerintah di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran masyarakat, namun DJP dengan tegas membantah kabar tersebut. Rosmauli menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengenakan pajak terhadap amplop kondangan atau pemberian serupa, dan semua pemberian tersebut akan tetap dalam konteks yang tidak dikenakan pajak jika memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan.
Kesimpulan: Tidak Ada Pajak untuk Amplop Kondangan
Dengan penjelasan dari DJP Kementerian Keuangan, jelas bahwa tidak ada kebijakan baru yang akan mengenakan pajak atas amplop kondangan. Isu yang beredar hanyalah kesalahpahaman dalam memahami prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem perpajakan self-assessment, setiap wajib pajak di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penghasilannya, namun tidak semua bentuk penerimaan akan dikenakan pajak, terutama yang bersifat pribadi dan tidak rutin, seperti hadiah dalam acara sosial seperti kondangan.
Pemerintah dan DJP terus berkomitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak, dan berharap masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai aturan pajak yang berlaku. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, DJP mengimbau untuk selalu mengakses sumber informasi resmi dari situs resmi mereka dan menghindari kesalahan informasi yang beredar di luar sana.